REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, mengatakan pilkada langsung oleh rakyat akan mendorong kepala daerah untuk mau menemui dan mendengarkan aspirasi konstituen hingga di pelosok demi menggalang suara.
"Dengan pilkada langsung oleh rakyat, saat kampanye saya harus ke kampung-kampung sampai bermalam, seperti pengemis, tapi di situ saya merasakan bagaimana mendapatkan suara rakyat," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam diskusi Peduli Pemimpin, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis malam.
Bupati yang maju dalam pilkada tahun 2010 dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan kala itu dirinya harus melawan pejabat petahana, yang memiliki uang banyak.
"Lawan saya 'incumbent', duitnya banyak. Saya modal nekat saja dengan melakukan metode menemui konstituen. Karena menurut survei itu modal saya. Dan saya terpilih, " ujar dia.
Dia mengatakan pilkada langsung oleh rakyat secara tidak langsung membuat kepala daerah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kepala daerah akan mendapatkan hukuman apabila tidak mendengar aspirasi rakyat.
"Kalau sekarang (pilkada langsung), setelah terpilih kami harus ke desa-desa mendengarkan rakyat. Kalau tidak kami akan dihukum oleh rakyat. Tetapi kalau oleh DPRD jangan-jangan besok kita tidak perlu ke desa-desa tapi cukup ajak jalan-jalan anggota DPRD ke Bali," kata dia.
Saat ini pemerintah bersama DPR RI tengah membahas RUU Pilkada yang didalamnya akan diatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pilkada oleh DPRD, sedangkan partai pendukung Jokowi-JK menginginkan pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat.
DPP Partai Demokrat sendiri menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat, namun kesolidan fraksi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu di DPR, disebut-sebut masih dipertanyakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika