REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengagendakan kembali pertemuan dengan Ketua Dewan Pengarah BPLS Djoko Kirmanto guna membahas pelunasan ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya, tangan kanan perusahaan pengeboran PT Lapindo Brantas Inc.
"Lapindo mundur tanggal 24 September karena Pak Menteri (Djoko Kirmanto) tidak bisa, dan Pak Saiful Illah (Bupati Sidoarjo) masih di luar negeri untuk keperluan investasi," kata Soekarwo ditemui dalam acara haul ke-39 pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Marzuqi Dahlan dan peringatan 100 hari wafatnya KH Idris Marzuki di lokasi pondok, Senin (15/9) malam.
Sebelumnya, pertemuan yang melibatkan Gubernur Jatim, Ketua Dewan Pengarah BPLS, Bupati Sidoarjo, dan sejumlah warga terdampak sudah dijadwalkan dan akan dilakukan di Jakarta pada 9 September 2014. Namun, pertemuan itu dibatalkan, karena Djoko Kirmanto mendadak ada agenda di Jawa Tengah.
Pembatalan itu membuat warga kecewa, sebab masih belum ada titik temu untuk mencari jalan keluar terkait dengan pelunasan ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai tangan kanan perusahaan pengeboran PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) tersebut.
Namun, ia berkomitmen akan terus mendesak pemerintah pusat untuk mencari solusi terkait masalah ganti rugi korban lumpur, sebelum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika