REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan postur kabinet Jokowi-Jusuf Kalla yang tidak jauh beda jumlahnya dengan kabinet sekarang, karena jumlah 34 kementerian masih tergolong ideal dengan kondisi Indonesia sekarang ini.
“Keinginan Jokowi-JK melakukan revolusi mental itu jangan hanya dilihat dari kerangka kementerian saja. Hal yang terbukti mereka lakukan seperti rencana penghematan anggaran dapat menjadi contoh. Selain itu, jika kabinet dirampingkan, namun fungsinya lemah, untuk apa,” kata Karding, Ahad (14/9).
PKB setuju dengan upaya tim transisi dalam melakukan penggabungan sejumlah kementerian agar bisa lebih fokus dalam menjalankan kerjanya melayani rakyat. Sedangkan rencana perombakan urusan di pemerintah, kata dia, jangan sampai menganggu jalannya birokrasi.
“Kalau tidak besar-besaran, tidak masalah. Hal terpenting kepemimpianannya baik,” ujar dia.
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengatakan, jumlah kabinet itu hanya soal prosedural. Jika nantinya menteri Jokowi-JK diisi kalangan ahli yang punya kompetensi, kabinet ramping pun tidak akan menjadi masalah.
“Jangan sampai revolusi mental yang mereka usung itu hanya sebatas teori politik saja. Namun sejak awal, tidak ada reformasi birokrasi seperti perampingan kabinet,” kata Gitadi.