REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai rekomendasi dari Aspirasi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), terkait RUU Pilkada sulit untuk mengubah keputusan pembahasan di DPR.
Sebab hingga saat ini anggota Koalisi Merah Putih belum terlihat ada keinginan untuk mencabut usulan Pilkada oleh DPRD. Menurutnya rekomendasi dari Apkasi dan Apeksi, hanya sebatas aspirasi dan artikulasi kepentingan para pejabat di tingkat lokal. Dengan harapan, menjadi bahan pertimbangan sebelum DPR akhirnya memutuskan.
"Ya kita nanti bisa lihat apakah Koalisi Merah Putih melihat aspirasi dari kalangan itu. Tapi alangkah lebih baik, jika anggota dewan melihat aspirasi dari para elit yang mengusulkan menolak Pilkada tak langsung," ujarnya Firman, Kamis (11/9).
Firman melanjutkan, lembaga legislatif sebagai corong masyarakat seharusnya mendengarkan aspirasi dari tingkat lokal. Akan tetapi menurutnya, hal itu tergantung dari kepentingan fraksi masing-masing dalam legislatif, apakah akan mendengar atau tidak.
Ia menambahkan, pembahasan RUU Pilkada merupakan domain legislatif. Sehingga itu menjadi hak prerogatif legislatif. Upaya apa pun bisa dilakukan untuk mencegah terbitnya keputusan Pilkada dipilih oleh DPRD.
"Namun itu tidak akan berpengaruh jika mayoritas anggota parlemen tetap menginginkan Pilkada tidak langsung," katanya.
Sementara terkait alasan adanya politik transaksional, Firman mengatakan itu berpotensi baik dalam Pilkada langsung maupun tak langsung. Di mana pun posisinya, ujar dia, politik uang tidak dapat terhindari. Pada akhirnya tinggal memilih opsi yang mana, karena hasil pemilihan dari keduanya menurut Firman sama-sama tidak murni ideal.
"Yang satu memungkinkan orang baik bisa masuk dalam bursa, yang satu orang yang tidak jelas juga bisa masuk dalam bursa. Alasan seimbang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika