REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menlu Marty Natalegawa menjabarkan sejumlah persoalan politik luar negeri ke tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada pertemuan Selasa (9/9). Komunikasi itu dilakukan agar pemerintahan baru nanti mampu mengantisipasinya.
Dia mengatakan, komunikasinya bersama tim transisi memang untuk membahas agenda internasional presiden terpilih dalam waktu singkat ini. Namun kemenlu juga menginformasikan beberapa persoalan yang tengah dihadapi dan upaya penanganannya.
"Kemenlu juga akan siap menerima prioritas kebijakan presiden terpilih nanti. Misalnya masalah kelautan dan diplomasi ekonomi. Kami siap untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi prioritas di pemerintahan berikutnya," kata Marty, Selasa (9/9).
Ia mengakui, pemerintah Jokowi-JK berperan aktif dalam mendamaikan konflik dunia. Misalkan di Cina Selatan, negara Asean dan konflik perbatasan di Asia Timur.
Marty pun ingin pemerintah ke depan mengetahui harapannya sehingga mampu membantu selesaikan persoalan di sana.
Dengan adanya proses transisi ini, Marty ingin memastikan persoalan luar negeri dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan gejolak. Sebab, Indonesia sebagai negara dapat dipercaya selalu siap mengulurkan bantuan, karena masalah luar negeri terus terjadi.
Kepala staf kantor tim transisi, Rini Soewandi menambahkan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut koordinasi dengan Menkoplhukam Djoko Suyanto kemarin. Dalam komunikasi itu, ia mendengar penjabaran yang perlu sinkronisasi dengan visi misi Jokowi-JK.
"Harus ada penjabaran atau tambahan yang mungkin perlu dimasukan dalam visi misi Jokowi. Sebab cara-cara beliau tentu berbeda dengan cara Presiden SBY," ujar Rini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
