REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Formasi kabinet pemerintahan Jokowi-JK belum rampung disusun. Mumpung belum ditentukan siapa saja orang-orang yang patut membantu Jokowi, tim transisi harus selektif mengajukan nama-nama calon menteri kepada Jokowi-JK.
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan, ada beberapa kementerian yang memiliki porsi strategis dalam menghasilkan keuangan negara.
Dan kementerian itu tidak boleh ditempat menteri yang berasal dari partai politik yang diangkat menteri oleh Jokowi.
"Misalnya seperti Kemenkeu, ESDM. itu tidak boleh dijabat politisi," kata Refly kepada Republika, Senin (8/9).
Menurut Refly kementerian yang menghasilkan uang harus dijabat oleh menteri dari profesional. Hal itu untuk menghindari disalahgunakannya anggaran kementerian.
"Pokonya kementerian yang menghasilkan uang harus dijabat profesional," ujarnya.
Selama ini, menurut Refly kementerian yang memiliki peranan strategis dalam menghasilkan uang rawan disalagunakan menteri yang berasal dari partai politik.
"Selama ini kementerian itu rawan dijadikan alat mencari keuntungan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika