Rabu 27 Aug 2014 07:59 WIB

Jadi Gubernur, Ahok Terancam tak Miliki Wakil

Rep: Irfan Fitrat/ Red: Nidia Zuraya
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Foto: antara
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah dipastikan menjadi presiden terpilih. Dengan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab dipanggil Ahok, akan mengisi posisi yang ditinggalkan Jokowi.

Ruang kosong kini ada di kursi wakil gubernur, untuk mendampingi Ahok ke depan. PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra akan berperan di sini sebagai partai yang mengusung pasangan Jokowi-Ahok. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi melihat masih ada ganjalan antara kedua partai itu untuk membicarakan posisi wakil gubernur.

"Ini memang masih ada komunikasi yang belum nyambung antara PDIP dan Gerindra. Dugaan saya masih ada imbas pilpres," kata dia, selepas acara diskusi di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (26/8).

Burhanuddin melihat masih belum ada konsensus dari PDIP dan Gerindra untuk mencari orang yang akan mendampingi Ahok. Ia pun menilai masing-masing partai mempunyai klaim untuk dapat menentukan sosok yang mengisi wakil gubernur DKI Jakarta. Dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden, ia menyebut PDIP merasa berhak untuk menentukan. "Tapi bagi Gerindra, salah sendiri Jokowi maju sebagai capres," ujar dia.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan, ada rasa ketidakpuasan tersendiri dari Gerindra terhadap Ahok. Ia melihat itu terkait peran Ahok dalam membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres lalu. Ia mengatakan, muncul pandangan Ahok tidak allout dalam membantu Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. "Karenanya pengganti Ahok (di posisi wakil gubernur) itu harus berasal dari Partai Gerindra," kata dia.

Adanya perbedaan pandangan ini, menurut Burhanuddin, bisa mengakibatkan deadlock antara kedua partai. Ia mengatakan, seharusnya PDIP dan Gerindra bisa segera menjalin komunikasi untuk mencari kesepakatan. Ia menilai sikap ngotot kedua partai tidak akan menyelesaikan persoalan. "Karena pengganti Ahok harus mendapat persetujuan dua partai pengusung. Kalau dua-duanya ngotot, tidak terjadi win-win solution, Ahok akan jadi gubernur tanpa didampingi wakil," ujar dia.

Burhanuddin mengatakan, PDIP dan Gerindra harus segera berkomunikasi dan menentukan pilihan siapa calon-calon yang diusulkan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia menilai, kedua partai bisa mencari jalan tengah. "Harus ketemu misalkan dicari figur yang bisa diterima, baik oleh PDIP atau Gerindra," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement