REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro memandang perlu mengarusutamakan (mainstreaming) keterwakilan perempuan dalam kabinet periode lima tahun ke depan.
"Seperti halnya di partai politik dan parlemen, keterwakilan perempuan di kabinet juga perlu diarusutamakan, khususnya di bidang-bidang tertentu, tempat perempuan bisa mengabdikan dirinya sesuai dengan kompetensinya," katanya di Semarang, Sabtu Malam.
Profesor Wiwieq--sapaan akrab Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D.--mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan mengenai keterwakilan perempuan pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang notabene pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014--2019.
"Bila di kepengurusan partai dan pen-caleg-kan pada pemilu anggota legislatif ada persyaratan minimal 30 persen harus dipenuhi, maka di kabinet pun perlu ada keterwakilan perempuan yang memadai," kata alumnus Curtin University, Perth, Australia itu.
Siti menegaskan perlunya keterwakilan perempuan di kabinet agar keberpihakan terhadap pemberdayaan kaum perempuan yang senantiasa disuarakan sejak Pemilu 1999 tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi konkret.
"Ikon baru 'Perubahan Mental' yang dipromosikan Jokowi mestinya ikut mewarnai dalam perumusan pembentukan kabinet saat ini," kata penulis buku "Menata Kewenangan Pusat-Daerah yang Aplikatif Demokratis" (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005) itu.
Menurut Prof. Wiwieq, perlu menempatkan sosok-sosok perempuan bermental Srikandi dan Kartini pada jabatan-jabatan strategis dan penting, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Industri dan Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, penempatan mereka di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan juga lembaga-lembaga stragis, menurut Prof. Wiwieq, bisa menopang pemerintahan Jokowi-JK untuk memajukan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
