Kamis 21 Aug 2014 19:00 WIB

Usai Putusan MK, Demokrat Bisa Saja Merapat ke Jokowi-JK

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Mansyur Faqih
Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Tim pemenangan Capres Jokowi-JK Maruarar Sirait (keempat kanan), Anis Baswedan (kedua kanan) dan Tim pengarah Pemenangan Jokowi-JK Alwi Shihab (kanan) melambaikan dua jari kepada pendukungnya ketika Konser Salam dua Ja
Foto: antara
Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Tim pemenangan Capres Jokowi-JK Maruarar Sirait (keempat kanan), Anis Baswedan (kedua kanan) dan Tim pengarah Pemenangan Jokowi-JK Alwi Shihab (kanan) melambaikan dua jari kepada pendukungnya ketika Konser Salam dua Ja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mengatakan, kerja sama politik di pemerintahan dan parlemen mendatang bisa saja melibatkan Partai Demokrat. Karena selama ini komunikasi politik antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terjalin baik. 

Dia mencontohkan, rumah transisi yang digagas Jokowi juga hasil komunikasi dengan SBY. "Saya rasa Pak Jokowi komunikasi dengan Pak SBY baik sekali," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (21/8).

Maruarar percaya Jokowi akan selalu melibatkan pemimpin partai pengusung di dalam menentukan mitra koalisi untuk pemerintahannya. Komunikasi politik antara Jokowi dan Megawati juga masih intensif sejak pileg dan pilpres. 

"Saya yakin Pak Jokowi akan berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan para ketua umum dengan cara yang berkualitas dan bermatabat," ujarnya. 

DPP PDIP, katanya, yakin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil pemilu presiden akan mengubah konstelasi politik di antara partai-partai koalisi. 

Antara lain, akan ada sejumlah partai pendukung Prabowo Subiato-Hatta Rajasa yang mengalihkan dukungan ke Jokowi-JK.

"Konstelasi politik akan berubah pascaputusan MK," katanya.

Ia menyatakan, PDIP siap membuka komunikasi politik dengan partai pendukung Prabowo-Hatta. Ini dilakukan agar tercipta kerja sama yang baik dalam memperkuat sistem presidensial di parlemen dan pemerintahan mendatang. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement