REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Penerapan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Jakarta per 1 Agustus lalu mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

Ahok, sapaan akrabnya menilai kebijakan pembatasan tersebut salah alamat. Pasalnya, pembatasan subsidi hanya diterapkan untuk BBM jenis solar. Padahal konsumsi terbesar BBM subsidi berasal dari jenis premium.

"Seharusnya yang dilarang itu bensin (Premium) subsidi. Jadi seluruh mobil pribadi yang dilarang pakai bensin subsidi. Kalau enggak sanggup, ya naik trasportasi umum dong, atau enggak beli motor," kata Ahok di Balai Kota DKI  Jakarta, Selasa (5/8/).

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut mengatakan konsumsi BBM jenis premium sebagai penyumbang besar terpakainya anggaran pengeluaran negara. Oleh karena itu, ia berpendapat pembatasan premium lebih efektif untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi.

Ahok juga menilai program pemerintah pusat dalam menyediakan mobil murah ramah lingkungan (LCGC) justru meningkatkan konsumsi bbm subdisi. Karena dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah memiliki kendaraan pribadi yang berdampak pada konsumsi BBM subsidi berlebih.

“Harusnya bensin juga tidak ada subsidi dan diberlakukan di seluruh SPBU. Jadi jangan dibolak-balik, kalau cuma solar, ya ngerepotin angkutan umum, harusnya yang disikat itu bukan angkutan umum,” ujar Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika