REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), memperkirakan sebanyak 16 ribu pendatang baru akan masuk ke Surabaya pascalibur Lebaran 1435 hijriah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, setiap bulan sekitar 6 ribu orang yang mengurus permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dan 2 ribu warga yang mengurus Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) baru. Artinya, ada 8 ribu pendatang baru yang mengurus surat dokumen kependudukan itu.
“Padahal kami perkirakan masih ada separuh lagi yang tidak mengurus surat-surat dokumen itu. Jika ditotal diperkirakan sekitar 16 ribu orang akan masuk ke Surabaya,” katanya, Ahad (3/8).
Padahal, kata dia, biasanya pendatang baru yang datang ke Surabaya hanya di kisaran angka 4-5 ribuan orang. Banyaknya warga yang mengurus permohonan KTP, KIPEM maupun yang datang ilegal ke Surabaya membuat jumlah penduduk Surabaya bertambah 100 ribu orang per tahun.
“Dari data yang ada, hingga bulan Juni 2014 ini saja total penduduk Surabaya bertambah sebanyak 33.941 orang,” katanya.
Untuk mengantisipasinya, pihaknya sebenarnya sudah memperketat pemberian KTP maupun Kipem sebenarnya sudah diperketat. Adapun syarat tempat tinggal dan kepastian pekerjaan adalah kemutlakan. “Tapi tetap saja pengurus KTP dan Kipem membludak,” ujar dia.
Karena itu, selain mengetatkan persyaratan pengurusan KTP dan Kipem, Dispenduk Kota Surabaya akan melakukan operasi yustisi di 31 kecamatan di Surabaya. Operasi Yustisi rencananya akan digelar serentak dan menyeluruh mulai hari Senin (4/8) mendatang.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi arus kedatangan masyarakat luar yang datang ke Surabaya saat pasca-Idul Fitri.
“Kami terus memantau kedatangan mereka. Setelah lebaran kami juga melakukan razia, terutama di rumah kos,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat masuknya masyarakat pendatang seperti terminal, stasiun, hingga pelabuhan. Diakuinya, tempat kedatangan yang cukup susah dikontrol yaitu lewat jalur darat.
“Tetapi bagaimanapun kami tetap waspada. Lagipula kami tidak akan semudah itu mengeluarkan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM),” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika