REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekuatan politik di parlemen yang tergabung dalam Koalisi DPR Periode 2014-2019 bersepakat akan menolak segala upaya untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI.
TAP MPR itu menyatakan, PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Serta melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
"Kami bersepakat dan berjanji akan menolak segala upaya untuk mencabut TAP MPRS tersebut. Ini sebagai konsekuensi logis dari sikap kami yang akan tetap mengusung ideologi Pancasila dan UUD 1945. Jadi kami akan pegang teguh TAP tersebut," kata Wakil Koalisi Parlemen DPR, Tjatur Sapto Edi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).
Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, koalisi memandang nilai TAP MPRS No XXV/1966 sangat strategis. Karenanya, TAP tersebut tidak bisa ditanggalkan atau dinyatakan tidak berlaku dengan begitu saja.
"Kami sangat tahu, TAP MPR itu tak bisa dibubarkan oleh DPR saja. Maka harus menggandeng kekuatan lain, yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mempertahankannya. Maka kami akan bekerja sama dengan rekan-rekan kami yang berasal dari DPD itu," katanya.
Senada dengan Tjatur, wakil Koalisi Parlemen DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Asegaf menegaskan demokrasi memang identik dengan kebebasan. Namun, demokarsi harus itu tetap mengacu atau berdasarkan norma hukum dan etika yang berlaku.
"Jadi apa pun bentuk pengorbanannya, kami tetap akan mempertahankan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan Negera Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami sepakat mempertahanan TAP MPRS No XXV/1966," tegas Nurhayai.
Enam elemen kekuatan politik di parlemen sepakat mendklarasikan terbentuknya Koalisi Parlemen DPR periode 2014-2019.
Enam fraksi itu yakni, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Partai Persatuan Pembangunan.
Dalam deklarasi dinyatakan komitmen untuk mendukung segala bentuk kebaikan dalam rangka memperkuat NKRI. Serta emegang teguh Pancasila, dan UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika.
"Insyaallah kami minta restunya koalisi ini akan permanen hingga 2019," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika