REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan pelaporan Wimar Witoelar ke Polda Metro Jaya terkait gambar postingannya di Facebook yang menyinggung banyak pihak, tak berkaitan dengan Pemilu Presiden 2014.
"Pelaporan kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan pilpres. Apalagi, katanya Wimar bukan tim sukses salah satu pasangan capres dan cawapres yang ada. Kami tidak mau ini dikaitkan dengan politik," kata Saleh dihubungi di Jakarta, Senin (30/6).
Saleh berharap persoalan itu cepat selesai sehingga dia meminta pihak kepolisian segera memproses laporan Pemuda Muhammadiyah. Menurut Saleh, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
"Karena itu, siapa pun yang melanggar, mesti diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Saleh.
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah secara resmi melaporkan Wimar ke Polda Metro Jaya karena gambar yang diposting di Facebook telah menyinggung beberapa pihak. "Hari ini saya menugaskan Saudara Dahnil Anzar dan Teguh Santosa untuk melapor ke Polda. Kami juga telah berkonsultasi dan menunjuk pengacara Dedy Kurniadi," kata Saleh.
Saleh mengatakan pihaknya akan betul-betul menindak lanjuti kasus itu secara serius. Wimar diduga kuat telah melakukan penghinaan terhadap persyarikatan Muhammadiyah.
Gambar-gambar yang diunggah di akun Facebook dan Twitternya betul-betul menyakiti warga Muhammadiyah karena mendeskripsikan Muhammadiyah sebagai organisasi berandalan. "Tidak hanya itu, dalam gambar itu juga Muhammadiyah diasosiasikan sejajar dengan para teroris," ujarnya.
Sebelumnya, di akun Facebook milik Wimar diposting gambar yang memperlihatkan Prabowo Subianto dan elite koalisi Merah Putih yang dipadukan dengan tokoh terorisme. Sejumlah pihak yang tersinggung dengan gambar tersebut mendesak Wimar untuk mengklarifikasi postingan tersebut.
Setelah Facebook dan Twitter milik Wimar ditutup, muncul akun baru di Twitter yang mengatasnamakan Wimar. Namun, Wimar membantah telah membuat akun baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika