Jumat 27 Jun 2014 18:04 WIB

Massa Demo di Bundaran HI Tuntut Kasus TransJakarta

Masa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata DKI) berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (1/4).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Masa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata DKI) berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (1/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan Masa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Indonesia Hebat (Gema Indonesia Hebat) mengelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Jumat (27/6). Aksi itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta, dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun.

Alasan demo dihelat di Bundaran HI, agar kasus itu menjadi perhatian publik. Pasalnya, mereka menduga ada keterlibatan gubernur DKI Jakarta nonaktif Jokowi dalam kasus itu. Pasalnya, sampai sekarang Kejaksaan Agung urung memangil dan memeriksa Jokowi yang saat ini tengah mengikuti Pilpres 2014.

"Kami demo di sini karena sebagai jantung pusat kota, biar semua orang tau bahwa kasus Jokowi ini fakta bukan isu," kata Zizau Ghe, saat berorasi di Bundaran HI, Jakarta.

Dalam aksinya massa membawa spanduk dan 4 baliho besar bergambar Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati, Jaksa Agung Basrief Arief yang bertuliskan "Jaksa Agung harus mundur kalau tidak bisa tangkap Jokowi sebagai tersangka korupsi bus TransJakarta Rp 1,5 triliun".

Pada tuntutannya juga massa Gema Indonesia Hebat mendesak kepada Kejaksaan Agung menahan semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Trans Jakarta.

Koordinator lapangan Vincent meminta Jokowi untuk bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. "Jokowi seakan lepas tanggungjawab, karena beliaulah yang menetapkan pemenang dan menandatangani kontrak tersebut," ujar Vincent.

Dia menyayangkan, Basrief Arief tak berani memeriksa dan mencoba menutupi keterlibatan Jokowi dalam kasus tersebut. "Ada kesan Kejagung menutupi-nutupi keterlibatan Gubernur DKI Jakarta dan seakan terindikasi mengaburkan fakta serta tidak menetapkan Gubernur DKI sebagai tersangka," katanya heran.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement