REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad menilai ide Jokowi tentang pembelian drone atau pesawat tanpa awak untuk mengawasi perairan Indonesia kurang tepat.
"Secara teori bisa tapi susah implementasinya, apalagi kita tak punya satelit sendiri untuk mengendalikan karena sudah dijual ketika Megawati jadi presiden," kata Herdi, Rabu (25/6).
Menurut Herdi, jika satelit disewa dari negara lain seperti usul Jokowi, malah akan mencelakakan Indonesia. Negara pemilik satelit justru dengan mudah bisa memetakan seluruh potensi yang dimiliki Indonesia.
"Jika itu solusi Jokowi, bukan keamanan nasional yang didapat tapi seluruh 'mapping' nasional kita malah dibaca oleh musuh karena mengambilnya dari satelit. Negara lain jadi tahu isi perut kita," ucap Herdi.
Menurut dia, bagi orang yang paham strategi internasional, ide pembelian drone tersebut sesungguhnya mempermalukan Jokowi karena hal itu adalah bentuk lain ketidakkonsistenan Jokowi.
"Dia tidak konsisten dengan strategi memperkuat industri pertahanan dalam negeri karena drone itu harus beli dan tergantung satelit negara orang," kata Herdi.
Ide pembelian drone dilontarkan Jokowi ketika membahas cara perlindungan sumber daya alam (SDA) dan pemodernan alat utama sistem senjata (Alutsista). Jokowi menjelaskan bahwa Rp300 triliun hilang karena illegal fishing.Bagi Jokowi, drone bisa menjadi solusi dan akan dipasang di tiga kawasan agar dapat mengejar pelaku illegal fishing dan illegal logging.