REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku harus bersikap hati-hati dalam menentukan kelanjutan pembangunan salah satu transportasi massal monorel di ibukota.
"Saya harus hati-hati mengambil keputusan mengenai kelanjutan pembangunan monorel ini. Saya tidak mau nanti muncul masalah setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh kedua belah pihak," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).
Di samping itu, dia pun mengaku tidak akan mempermasalahkan perjanjian kerja sama yang tidak kunjung ditandatangani meskipun nanti resmi dinyatakan non aktif sebagai Gubernur DKI.
"Kalau tidak tandatangan, ya tidak apa-apa. Toh proyek monorel itu juga sudah lama mangkrak. Sekarang ini kan kita berupaya melanjutkannya kembali. Tapi, kali ini kita harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai mangkrak lagi," ujar Jokowi.
Dia menuturkan alasan perjanjian tersebut belum ditandatangani, yaitu karena pihak PT Jakarta Monorel (JM) masih belum dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan.
"Sampai dengan saat ini, pertanyaan-pertanyaan seperti depo, laba atau rugi, itu semua belum terjawab. Makanya, saya tidak mau buru-buru ambil keputusan," tutur Jokowi.
Lebih jauh, dia mengungkapkan sebelumnya sempat ditentukan pemilihan depo monorel itu di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Namun, ternyata itu ruang terbuka, dan tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan.
Oleh karena itu, lanjut dia, harus ditentukan lokasi depo yang baru. Akan tetapi, sampai dengan saat ini masih belum diketahui lokasi untuk depo monorel tersebut.
"Mereka (PT JM) dapat memberikan saran atau masukan terkait lokasi pembangunan depo monorel selanjutnya. Namun, keputusan terakhir tetap berada di Pemprov DKI," tambah Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
