Jumat 16 May 2014 13:49 WIB

Ganjar: Jembatan Timbang Harus Diatur Secara Nasional

Jembatan timbang terindikasi menjadi tempat paling rawan suap, pemerasan dan pungutan liar.
Foto: Antara
Jembatan timbang terindikasi menjadi tempat paling rawan suap, pemerasan dan pungutan liar.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan, masalah jembatan timbang atau kontrol terhadap tonase kendaraan tidak diatur oleh daerah melainkan melalui peraturan yang berlaku secara nasional.

"Saya cek, Jawa Timur dan Jawa Tengah mirip, ketentuannya dengan denda, sedangkan Jawa Barat dengan tilang, padahal truk enggak mengenal itu, lewat ya lewat saja.

Kalau truk itu lewat dari Jawa Timur sampai Jawa Barat akan mengalami tiga aturan, maka ini tidak mungkin hanya per provinsi," katanya di Purbalingga, Jumat.

Ganjar mengatakan hal itu kepada wartawan terkait kerusakan jalan yang salah satunya disebabkan oleh muatan kendaraan yang melebihi batas maksimum tonase.

Menurut dia, berdasarkan pendapat pakar, kerusakan jalan disebabkan oleh kualitas jalannya yang buruk dan muatan berlebih dari kendaraan yang melintas di samping adanya faktor di luar kuasa berupa banjir.

Lebih lanjut mengenai jembatan timbang sebagai pengontrol tonase kendaraan, dia mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Gubernur Jawa Timur dan Jawa Barat untuk membawa permasalahan tersebut ke pemerintah pusat.

"Senin mendatang, saya bicara dengan pusat agar ini (masalah jembatan timbang, red.) dibawa kepada isu nasional, sehingga satu aturan saja. Satu aturan inilah bagaimana cara kita mengontrol," katanya.

Ia mengatakan bahwa ada dua teori yang mengatur tonase kendaraan, yakni berdasarkan manajemen transportasi logistik Jepang maksimum sebesar 8 ton dan manajemen transportasi logistik Eropa maksimum 12 ton.

"Kita mau ikut yang mana. Kalau ikut tenaga besar, maka kualitas jalannya harus diarahkan kepada daya dukung tonase tinggi, artinya 'rigid' (jalan beton, red.) sehingga harus dibenahi semua," katanya.

Menurut dia, hal itu sama artinya memperbaiki sesuatu secara sistematis. "Harapan kita, jembatan timbang jangan diatur per daerah, nasional saja, karena yang lewat di Jawa Tengah tidak hanya dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Ternyata ada juga dari Palembang, Lampung, NTT, dan Bali," katanya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement