REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ingin kerjasama yang dibangun antarpartai politik dalam pemerintahan mendatang tidak bersifat transaksional. Untuk itu PDIP menolak segala bentuk koalisi yang mengedepankan prinsip bagi-bagi kekuasaan. "Kami memulai kerjasama politik yang baik dan benar," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah kepada wartawan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/4).

Basarah mengatakan kerjasama yang dibangun berdasarkan bagi-bagi kekuasaan tidak akan membuat pemerintahan berjalan efektif. Ini karena kebijakan-kebijakan yang menjadi program pemerintah tidak dijalankan orang yang tepat.

Basarah menolak sikap kerjasama politik yang ditawarkan PDIP ditafsirkan sebagai upaya menjadi penguasa dominan dalam pemerintahan. PDIP menyadari betul pentingnya gotong royong dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Basarah menyatakan ada setidaknya tiga pilar utama kekuatan bangsa yang perlu terlibat dalam pemerintahan: nasionalis, agama, dan militer. "Kami tidak terpikir mengelola kabinet sendiri," ujarnya.

PDIP ingin membangun komposisi kabinet yang didasarkan pada kompetensi dan kapasitas figur. Dalam konteks ini, kata Basarah,  partai-partai politik yang sudah bersepakat bekerjasama dengan PDIP bisa memberikan usulan dan masukan.

PDIP tidak akan menutup mata jika memang figur yang diusulkan benar-benar layak dan mampu menjalankan tugasnya. "Kami tidak mau langsung pasang banderol jatah menteri di awal komunikasi politik. Rakyat sudah muak dengan itu. Soal siapa meterinya itu tergantung kompetensi," katanya.

Basarah menyatakan sampai saat ini PDIP masih terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai. Dia percaya gagasan kerjasama politik yang ditawarkan PDIP akan mendapat respon positif para pemimpin partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika