REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Masyarakat diimbau menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini diperlukan untuk suksesi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, yaitu pemilu. Kegiatan ini dinilai penting, karena akan mempengaruhi pembangunan Indonesia lima tahun kedepan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Marsekal (Pur) Djoko Suyanto, menyatakan menjelang pelaksanaan pemilu, situasi keamanan cukup kondusif. "Kami berharap masyarakat dan seluruh aparat dapat menjaga situasi ini," jelasnya, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (7/4).

Pihaknya berharap kondisi ini bertahan sampai bergulirnya waktu pemilihan presiden nanti. Ia mencatat gangguan keamanan tetap saja ada, namun dapat dikendalikan. Penegakkan hukum terus berlangsung. Selama masa kampanye terbuka, ada beberapa insiden di Aceh, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Akan tetapi, semuanya telah tertangani dengan baik dan eskalasinya tidak meningkat ke skala nasional. Djoko menyatakan penanganan terhadap gangguan kamtibmas dilakukan dengan cepat. Aparat di lapangan tanggap menangani perkara hukum yang ada. Keadilan dapat ditegakkan. Pemilu menurutnya dapat sukses dilaksanakan.

Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam memaksimalkan keamanan adalah semua pihak. Selain Polri dan penyelenggara pemilu, peran aktif partai politik dan masyarakat juga menjadi penentunya. "Kekuatan civil society sangat mendukung terjadinya situasi kondusif. Kami berterimakasih," imbuhnya.

Djoko menyatakan akan terus merawat kondisi keamanan yang baik ini. Kalaupun ada permasalahan, ia berharap pihak-pihak terkait dapat menyerahkan penyelesaiannya pada yang berwenang dan tidak terjebak dengan praktik main hakim sendiri. "Kita harus ciptakan iklim yang sejuk dan damai," paparnya.

Mantan Panglima TNI ini mengimbau semua pihak menjaga dan menghormati masa tenang. Tidak adalagi kampanye. Semua masyarakat dapat beraktifitas seperti biasa hingga menjelang pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika