REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Birokrasi Indonesia saat ini dinilai merupakan warisan penjajahan Belanda. Apalagi mental aparatur sipil negara banyak yang korup dan ingin dilayani masyarakat.
Pendapat ini diungkapkan peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Irman Gusman. Tepatnya saat menjawab pertanyaan panelis dalam acara: "Uji Publik Calon Presiden (Capres) 2014: Mencari Pemimpin Muda Berkualitas," di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, kemarin.
"Kalau boleh memilih, saya lebih senang Indonesia dijajah Inggris daripada Belanda. Sebab Belanda itu benar-benar menghancurkan sistem birokrasi di Indonesia hanya untuk melayani kepentingan Belanda, terutama politik dan ekonomi," tutur Irman Gusman.
Menurutnya, Belanda berbeda dengan penjajah Inggris yang justru berupaya membangun sistem birokrasi yang mandiri, profesional, bekerja untuk melayani rakyat dan berada di luar kepentingan politik praktis penguasa setempat yang ditunjuk dan diangkat Inggris.
"Kita bisa lihat negara-negara seperti Malaysia dan India yang birokrasinya relatif lebih mandiri, profesional dan berada di luar kepentingan politik praktis penguasa."
Namun di wilayah jajahan Belanda, jelas Irman Gusman, seperti di Indonesia, birokrat pun ikut berpolitik, tidak profesional dan bekerja untuk melayani penguasa, bukan melayani rakyat. Ditambah lagi banyak yang bermental korup.
"Terkait hal ini, semenjak saya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Alhamdulilah kami berhasil mewujudkan Undang-Undang (UU) Tentang Aparatur Sipil Negara," tegas Irman Gusman.
Kami di DPD, terang Irman Gusman, juga terus memperjuangkan amandemen kelima konstitusi RI yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
