REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG-- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melansir pembahasan mengenai pembangunan bandar udara (bandara) akan dimulai setelah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres). Pasalnya, bila saat ini pembahasan tak mungkin dilakukan. Sebab, sedang memasuki bulan-bulannya politik.
Kepala Bappeda Karawang Samsuri, mengatakan, pembahasan bandara sepertinya akan mulai intesif pascaPilpres nanti. Apalagi, nanti akan terpilih Presiden baru. Sehingga, kebijakannya bisa saja berubah. "Tak mustahil, rencana pembangunan Bandara Karawang berubah seiring dengan gantinya Presiden," ujar Samsuri, Rabu (19/3).
Namun, lanjut Samsuri, yang pihaknya ketahui, rencana membangun bandara di Karawang merupakan kerja sama goverenment to goverenment (antar negara) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang. Makanya, selama ini Negara Sakura tersebut telah menurunkan tim kajiannya langsung. Yakni, melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).
Selama melakukan kajian, pihak JICA tak hanya membahas sebatas kelayakan sebuah bandara. Melainkan, sampai daya dukung lainnya. Seperti, penggunaan alat transportasi cepat. Juga pembahasan mengenai kereta api shinkansen. Sampai, studi mengenai dampak bencana.
Bahkan, pembiayaan atas mega proyek ini digadang-gadang tak memakai anggaran pemerintah pusat. Melainkan, langsung oleh swasta. Sebab, mereka ingin mengamankan investasinya di Indonesia ini. Terutama, investasi yang ada di Karawang.
Rencananya, bandara ini akan berada di wilayah selatan Karawang. Di lokasi itu, ada 11 ribu hektare lahan hutan yang siap dimanfaatkan. Namun, dari 11 ribu hektare itu, berdasarkan kajian JICA yang digunakan untuk area bandara hanya 4.000 hektare. "Tetapi, untuk kelanjutan pembahasannya akan kita lihat setelah Pilpres," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
