REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, enggan berbicara banyak mengenai rencana pembangunan bandara di Kabupaten Karawang. Padahal, pembangunan tersebut sudah masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (P3SN).
Heryawan yang akrab disapa Aher meminta, pembahasan rencana tersebut ditunda hingga pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka selesai dan bisa beroperasi.
Aher mengatakan, saat ini pihaknya ingin fokus pada pembangunan BIJB Kertajati. Terlebih, pembangunan BIJB Kertajati semakin jelas setelah diambil alih pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, Kertajati berjalan. Presiden mendukung penuh, bahkan seluruh biaya oleh APBN. Insya Allah ditargetkan 2017-2018 sudah selesai. Itu faktanya," ujar Aher kepada wartawan di Gedung Sate, Jumat (26/2).
Oleh karena itu, Aher meminta rencana pembangunan bandara di Karawang ditunda hingga BIJB Kertajati bisa beroperasi. "Saya mengatakan dari dulu, (bandara di) Karawang dibicarakan setelah Kertajati selesai," katanya.
Selain agar fokus pada pembangunan BIJB Kertajati, Aher tidak ingin bicara banyak mengenai rencana pembangunan bandara di Karawang karena masih terlalu dini. Menurutnya, masih banyak yang harus ditempuh jika pembangunan bandara di Karawang ingin terwujud.
Sebagai contoh, kata dia, pembangunan bandara di Karawang belum didukung oleh adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Karawang. "Dan prosesnya lama juga. Pembebasan lahan dulu, segala macam. Penentuan lokasi, RTRW saja belum," katanya.
Namun, Aher belum bisa memastikan apakah keberadaan bandara di Karawang diperlukan atau tidak. Nantinya, kalau Kertajati sudah beroperasi, akan ketahuan. "Atau jangan-jangan tidak perlu karena cukup oleh Kertajati," katanya seraya optimistis pemerintah pusat pun memiliki penilaian yang sama terkait rencana pembangunan bandara di Karawang.
Dikatakan Aher, saat ini Jabar lebih memerlukan pelabuhan berskala internasional. Terlebih, pemerintah pusat telah memastikan akan ada pembangunan bandara di kawasan utara Jabar.
"Di perpres ada pelabuhan di utara Jabar," katanya.
Pemprov Jabar ingin, kata dia, segera meminta kejelasan ke pusat, di sebelah mana lokasi bandara tersebut. "Kita ngejar ke Menko Maritim atau Menhub untuk menegaskan di mana lokasinya. Biar kita sama-sama bergerak, karena Jabar lebih butuh pelabuhan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika