REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, sudah dimulai. Semua parpol saling berlomba untuk menarik massa. Namun, muncul sorotan terkait praktik politik uang (money politics) yang dilakukan parpol.

Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengklaim partainya tidak menjalankan politik uang. Dia mengatakan, strategi partai telah memenuhi kaidah berlaku. Kalaupun mengeluarkan uang, itu diperuntukkan untuk membeli segala perlengkapan yang dibagikan kepada kader dan simpatisan yang datang di kampanye terbuka.

“Kita tidak melakukan hal itu. Selama ini, Hanura tidak dalam kondisi melakukan politik uang,” kata Sudding ketika dihubungi, Rabu (19/3).

Menurut dia, bergabunganya Hary Tanoesoedibjo tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan pengusaha yang bergerak di bidang penyiaran tersebut murni untuk kebutuhan partai. Karena itu, ia berani menjamin Hanura tidak akan melakukan sebuah pelanggaran yang dilarang KPU.

Hal itu juga sesuai dengan instruksi Ketua Umum Hanura Wiranto. “Tidak ada money politics. Tidak ada biaya untuk itu. Semua biaya pertemuan, lalu atribut tidak dalam konteksi politik uang,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika