REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melihat adanya potensi penyelewengan dan korupsi pada tahun politik 2014. BPKP melihat potensi itu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD).

Kepala BPKP Mardiasmo menila, pemilu membutuhkan anggaran politik yang besar. BPKP mewaspadai adanya pengerukan dana APBD untuk memenuhi kebutuhan itu. "Intensitasnya mungkin makin tinggi di dalam tahun politik ini," kata dia di Jakarta, Jumat (28/2).

Mardiasmo mengatakan, anggaran APBD dapat menjadi lahan rawan penyelewengan dan korupsi pada tahun ini. Bahkan, risiko itu bukan hanya pada tahap pelaksanaan pengadaan saja. "Bisa terjadi baik di tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan," ujar dia.

Dari hasil kajian BPKP bersama KPK, Mardiasmo mengatakan, ada beberapa alokasi dana yang rawan dikorupsi atau diselewengkan. Yaitu dana hibah, bantuan sosial (bansos), dan belanja modal dari anggaran APBD. "Di samping itu kita juga akan melihat sampai ke perubahan APBD-nya," kata dia. 

Sebagai pencegahan, BPKB bersama KPK melanjutkan program koordinasi-supervisi (korsup) yang sudah terjalin sejak 2012. Pada tahun politik, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah penyelewengan dan kejahatan rasuah dalam pengelolaan dana APBD. 

"Kita juga lebih hati-hati, lebih konsentrasi.  Karena banyak hal-hal yang barangkali kita inginkan supaya betul-betul korsup ini juga lebih efektif," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika