Kamis 13 Feb 2014 19:59 WIB

Pengamat Sesalkan Putusan Penghapusan UU Nomor 4/2014

Red: Bilal Ramadhan

Refly Harun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengamat hukum Refly Harun mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4/2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK.

"Keberadaan MKHK harusnya bisa dipertahankan. Kita sebagai masyarakat, kalau ada perilaku hakim yang menyimpang, kita bisa laporkan," kata Refly, di Jakarta, Kamis.

Refly juga menilai keberadaan panel ahli, dalam penilaiannya, tidak mengambil wewenang dari lembaga MA, DPR dan Presiden. Panel ahli bentukan KY justru membantu ketiga lembaga tersebut untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Menurut dia, jika MK memiliki perhatian terhadap kualitas hakim konstitusi maka ketentuan panel ahli tidak akan dibatalkan. "Mana yang lebih baik, tidak ada proses di MA, dan kemudian di DPR pura-pura fit and propers test -nya, di Presiden main tunjuk, padahal UU mengatakan harus empat prinsip dalam rekrutmen hakim MK yakni transparan, akuntabel, objektif, dan partisipatif. Prinsip ini tidak pernah dilakukan," katanya.

Sebelumnya MK dalam putusannya telah membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Dengan dibatalkannya UU Perppu MK tertsebut, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Batalnya UU Nomor 4 tahun 2014 ini berarti telah membatalkan adanya panel ahli yang akan menyeleksi bakal calon hakim konstitusi, pengawasan hakim konstitusi melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) dan syarat hakim konstitusi harus tujuh tahun telah lepas dari ikatan partai politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika