REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa) resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Wakil Gubernur Jatim untuk masa jabatan 2014-2019 pada hari ini. Mereka berdua memiliki beberapa misi yang akan diwujudkan saat menjabat hingga lima tahun mendatang.
Seusai pelantikan, Soekarwo menyampaikan bahwa terdapat 12 misi utama untuk menyukseskan visi, misi, dan program pembangunan Jatim pada 2014-2019. Pada periode kedua ini, Soekarwo bersama Saifullah Yusuf akan fokus pada lima misi.
“Pertama, mengurangi pengangguran di Jatim dengan memperbanyak sekolah kejuruan agar tenaga kerja kita terampil dan dilindungi dengan hukum diluar negeri. Jadi jangan sampai tenaga kerja informal asal Jatim dikejar-kejar di luar negeri dengan tidak manusiawi,” ujarnya
Saat memberi sambutan pada pesta rakyat di Gedung Grahadi di Surabaya, Rabu (12/2) sore.
Kedua, ia berjanji akan memperbanyak bantuan modal kepada kelompok majelis taklim, pengajian, hingga karyawan buruh dengan sistem pengelolaan keuangan yang kuat. Ketiga, menggalakkan program wajib belajar 12 tahun dengan penguatan di sekolah kejuruan. “Tenaga terampil Jatim harus lebih banyak dibandingkan negara lain,” ujarnya.
Misi keempat yaitu membenahi infrastruktur dan akhirnya bisa menjadi pusat industri dan perdagangan untuk semua wilayah Indonesia. Misi kelima adalah menekan impor bahan baku dan bahan penolong.
Soekarwo menegaskan bahwa pihaknya bukan anti impor, namun terlalu banyak impor dapat membuat nilai tukar mata uang rupiah terhadap nilai tukar dolar AS menjadi goyah. Untuk itu, dia menambahkan, rencananya pada 27 Februari 2014 mendatang akan ada pertemuan dagang dengan daerah lain dan melakukan pertukaran barang dengan barter. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini muncul nasionalisme dalam strukturisasi industrialisasi.
Sementara itu Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya juga terus mengupayakan agar masyarakat Jatim siap menghadapi globalisasi, salah satunya standarisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Sesuai dengan gagasan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, saat ini kami tengah berkoordinasi bekerja sama dengan Singapura yang sudah punya lembaga sertifikasi (TKI),” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika