REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara perihal banjir yang terjadi di Ibu Kota Jakarta.
Menurut PDIP masalah banjir di Jakarta bukan sepenuhnya kesalahan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Persoalan banjir di Jakarta sangatlah kompleks," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah ketika dihubungi Republika, Selasa (14/1).
Persoalan banjir di Jakarta sudah terjadi sejak zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam konteks ini Basarah menilai mengatasi masalah banjir tidak cukup hanya berharap pada Jokowi seorang. Butuh kerja sama berbagai pihak mulai dari aparat pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat.
Basarah mengatakan PDIP sebenarnya tidak keberatan dengan kritik yang dialamatkan sejumlah politisi kepada Jokowi. Menurutnya di alam demokrasi seperti saat ini warga negawa memiliki hak untuk menilai kinerja pemimpinnya. "Hak warga negara menilai kerja pejabat negara," ujarnya.
Kendati begitu, Basarah meminta para politisi bersikap obyektif dalam menyampaikan kritik kepada Jokowi. Jangan karena menjelang pemilu, kritik yang disampaikan ke Jokowi tidak mewakili aspirasi mayoritas rakyat Jakarta.
"Apakah kritik yang disampaikan mewakili rakyat? Atau hanya sebagai kompetitor politik?!," tanya Basarah.
Sejauh ini PDIP menilai positif kinerja Jokowi di Jakarta. Basarah mengatakan kepemimpinan Jokowi telah mengubah paradigma lama tentang birokrasi yang ruwet dan merepotkan rakyat. "Kinerja Jokowi positif. Pemerintahannya melayani. bukan dilayani," katanya.
Persoalan banjir di Jakarta dimanfaatkan sejumlah politisi untuk mengkritik kinerja Jokowi di Jakarta. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul misalnya, menilai blusukan yang dilakukan Jokowi ke kampung-kampung sebagai perbuatan sia-sia. "Blusukannya selama setahun percuma," kata Ruhut.
Bagi Ruhut Jakarta merupakan barometer Indonesia. Dia menilai apabila Jokowi tidak mampu menyelesaikan problema Jakarta, maka kader PDIP itu dianggapnya tidak layak maju sebagai capres. "Bagaimana mau mengurus Indonesia kalau mau mengurus Jakarta saja tidak bisa?" ujar Ruhut.
Kritik terhadap Jokowi juga disampaikan politisi Hanura, Saleh Husen. Menurut Ketua Fraksi Hanura DPR ini persoalan banjir di tahun kedua kepemimpinan Jokowi karena tidak ada fokus kerja yang dilakukan Jokowi. "Harusnya gubernur fokus bekerja selesaikan masalah banjir dan solusinya," kata Saleh.
Saleh menilai sejauh ini Jokowi hanya mampu menciptakan wacana penyelesaian banjir namun belum bisa mengimplementasikannya.
Saleh berharap Jokowi bisa bersungguh-sungguh menyelesaikan problem banjir Jakarta. Dengan begitu perbaikan ekonomi nasional akan segera tercipta. "Dicari solusi utamannya. Bukan lagi sekadar wacana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika