REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyerahkan persoalan Anas Urbaningrum pada aparat penegak hukum. Namun, ia tidak menyangkal adanya kemungkinan upaya untuk mempolitisasi terkait permasalahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Orang di sekitar Anas mengaitkan proses pemeriksaan KPK dengan adanya dugaan pertemuan salah satu pimpinan lembaga antirasuah itu di Cikeas, tempat kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Marzuki tidak melihat Anas melawan Partai Demokrat.
"Bahwa ada pengikutnya yang membangun persepsi dan sebagainya, itu politik. Bagian dari politik," kata dia, di Sekretariat Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut Marzuki, politik adalah pertarungan. Ia mengatakan dalam konteks itu, bisa saja ada kemungkinan pesanan pihak tertentu dan berbagai kemungkinan lainnya.
Untuk menghadapi itu, menurut dia, Partai Demokrat harus bisa mengklarifikasi, meng-counter isu. "Sehingga masyarakat mengetahui persis posisi partai," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.
Marzuki juga menyarankan agar Partai Demokrat tidak perlu melayani berbagai tudingan yang dilancarkan ormas bentukan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
Menurut dia, partai berlambang bintang mercy itu tidak perlu dihadapkan dengan ormas. Karena Partai Demokrat merupakan partai besar, partai penguasa. "Itu saya tidak mau melecehkan. Tapi marilah kita saling menghormati dan menghargai," kata dia.
Mengenai adanya dugaan pertemuan di Cikeas sehari sebelum pemanggilan Anas oleh KPK, Marzuki juga menilai itu merupakan cara berpolitik untuk membangun persepsi.
Ia mengatakan, itu bisa menjadi cara untuk mengalihkan isu. Menurut dia, semua harus lebih cerdas dalam melihatnya. "Klarifikasi sudah, itu sudah minta maaf. Tidak perlu diperpanjang lagi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika