REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kenaikan harga tabung elpiji isi 12 kilogram diduga kental nuansa politiknya. Pasalnya, kenaikan terjadi di awal tahun 2014 yang disebut juga tahun politik yang bakal ada gelaran pemilu. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menilai bahwa situasi bernuansa politik terbaca jelas di balik kenaikan harga gas elpiji.

Dikatakannya, pertama ada kesan bahwa Partai Demokrat (PD) yang direpresentasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Pemerintah ingin menarik simpati dari masyarakat awam.  Fraksi PD di DPR secara resmi menolak kenaikan harga gas elpiji 12 Kilogram (kg). Pemerintah pun mengaku tidak mengetahui kenaikan harga yang dilakukan oleh PT Pertamina, Tbk (Persero).

Kedua, lanjutnya, situasi ini menjadi dagelan pemerintah yang aneh dan lucu. Pasalnya kenaikan harga gas elpiji isi 12 kg  jelas dilakukan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai BUMN, pemerintah merupakan pemangku kepentingan mayoritas. Sehingga, tidak mungkin pemerintah tidak mengetahui kenaikan harga gas elpiji non-subsidi tersebut.

Ketiga, katanya, PT Pertamina (Persero) Tbk pun akhirnya menurunkan harga setelah diberi 'ultimatum' oleh Presiden SBY untuk merevisi harga gas elpiji isi 12 kg itu. Penurunan harga setelah intervensi Presiden SBY akan memunculkan kecenderungan munculnya simpati dari masyarakat, terutama para pemilih.

Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI itu berharap agar pemilih rasional lainnya tidak terpengaruh dengan kebijakan populis pemerintah tersebut. Cecep yang dihubungi, kemarin, juga menilai bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah SBY ini mirip ketika menjelang Pemilihan umum 2009, dimana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan tiga kali.

Partai Demokrat pimpinan SBY tentu berharap agar kebijakan populis yang diambil Presiden dapat berpengaruh besar. Khususnya dukungan masyarakat terhadap perolehan suara partai dalam Pemilu mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika