REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Johny Allen Marbun membantah adanya politik uang yang dilakukan tim sukses Anas Urbanungrum dalam Kongres Demokrat di Bandung.
"Kalau saya pimpin tidak ada politik uang. Saya tim sukses Anas, tim persidangan dan moderator," kata Johny Allen yang ditemui usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1). Johny Allen diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya untuk tersangka Anas Urbaningrum.
Kongres Partai Demokrat pada 2010 telah berjalan demokratis dan juga tidak ada politik uang. Ia juga berkelit tidak mengetahui adanya pembagian ponsel //Blackberry// saat kongres.
Menurutnya saat itu memang dilarang untuk melakukan politik uang, akan tetapi untuk ongkos dan akomodasi diperbolehkan. Ia menilai hal itu sangat wajar untuk menyiapkan akomodasi dan makanan untuk para peserta. Saat ditanya darimana uang untuk akomodasi itu, ia mengatakan tidak tahu karena bukan urusannya.
Ia sendiri mengakui sebagai tim sukses Anas sebagai calon Ketua Umum dalam kongres. Dalam tim sukses tersebut, ia mengurus soal materi persidangan dan moderator. Jika disebutkan timses Anas membagikan uang, ia tetap berkelit tidak mengetahuinya karena ia hanya berurusan dengan materi persidangan.
Mengenai pernyataan Wakil Ketua Komisi Pengawas, Suaedy Marasabessy yang mengatakan pihaknya memiliki laporan dari kader adanya politik uang, Johny enggan menanggapinya. "Saya kira beliau tidak mengikuti kongres, karena beliau kan waktu kongres itu belum (masuk Partai Demokrat). Itu hak setiap orang bicara dan biar saja orang katakan itu, saya tak mau tanggapi," kelit Johnny.
Sebelumnya dalam dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, Anas disebut mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya. Uang itu digunakan sebagai keperluan Kongres Demokrat untuk pendukung Anas antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli handphone BlackBerry, menjamu para tamu, dan untuk hiburan.
Untuk mendalami dugaan itu, KPK telah memeriksa sejumlah kader Demokrat lainnya untuk diperiksa sebagai saksi, di antaranya Sutan Bhatoegana, Ruhut Sitompul, Ramadhan Pohan, Marzuki Alie, Mahyuddin, Benny K Harman, TB Silalahi, dan Ahmad Mubarok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
