REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum mengalami penurunan. Hal ini merupakan salah satu isi catatan akhir tahun yang disampaikan Fraksi Partai Hanura di DPR, Senin (30/12).

‘’Wibawa aparat penegak hukum di mata masyarakat turun,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI, Syarifudin Suding, kepada wartawan di komplek parlemen Senayan, Jakarta. Kondisi ini terjadi dengan adanya kasus korupsi yang menjerat aparat penegak hukum mulai dari pegawai biasa di Mahkamah Agung, Kejaksaan, pimpinan lembaga pengadilan negeri, hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Turunnya wibawa hukum ditandai pula dengan adanya peristiwa kericuhan di sidang MK pada pertengahan Nopember lalu. Kasus ini merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah persidangan di Indonesia. Sejatinya, mereka seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pemberantasan korupsi.

Namun, faktanya terungkap aparat yang terjerat sejumlah kasus korupsi. Hal ini menjadi ironi tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. ‘’Ke depan, menjadi tantangan institusi penegak hukum untuk memulihkan citranya di 2014,’’ ujar Suding. Perbaikan kinerja juga harus dilakukan institusi pengawas lembaga kehakiman seperti Komisi Yudisial (KY).

Ikuti Whatsapp Channel Republika