REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkeu Chatib Basri mengatakan pemberian pembebasan bea masuk masih dimungkinkan untuk pengadaan impor bus Transjakarta. Karena insentif tersebut tersedia bagi angkutan publik.
"Kalau pemerintah daerah DKI memutuskan impor maka berdasarkan peraturan, bea masuk nol persen itu dimungkinkan untuk angkutan publik," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/12).
Saat ini, katanya, belum ada surat resmi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait keringanan pajak serta mekanisme pengadaan bus Transjakarta. Padahal kementerian keuangan sedang menunggu respon tersebut.
Namun, ia memastikan, jika pengadaan dilakukan melalui impor dan dikenakan bea masuk nol persen, maka hal tersebut secara tidak langsung akan merugikan produsen bus dalam negeri atau perusahaan karoseri lokal.
"Kalau mau bea masuk nol persen, mereka (pemerintah provinsi) harus menjelaskan kepada karoseri, karena industri domestik bisa terkena dampaknya," ujarnya.
Chatib menambahkan, untuk seluruh pengadaan angkutan transportasi umum, pemerintah dapat langsung memberikan pembebasan PPnBM. Tapi untuk keringanan bea masuk, masih ada prosedur yang harus ditaati terkait pengadaan.
"Kita masih menunggu, tapi mereka belum memutuskan apakah pengadaan domestik atau impor. Kalau mau bea masuk nol persen, bicarakan implikasinya dengan industri," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan impor ratusan bus Transjakarta dari Cina. Sebagian besar bus tersebut telah tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan siap dioperasikan mulai Januari 2014.
Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan pengadaan bus Transjakarta dilakukan secara bertahap dan target pengadaannya dalam APBD DKI 2013 mencapai 310 unit.
"Target kami, seluruh jumlah bus itu sudah dipenuhi paling lambat Januari 2014. Sedangkan, 132 bus yang sudah datang saat ini telah dilakukan uji kir dan siap dioperasikan mulai Januari 2014," katanya.
Syafrin mengungkapkan target pengadaan bus untuk 2014 mendatang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu sekitar empat ribu bus yang terdiri atas seribu bus Transjakarta dan tiga ribu bus sedang.
"Pengadaan angkutan masal berupa bus sedang dan bus Transjakarta menjadi salah satu program prioritas Pemprov DKI karena tujuannya untuk menahan lonjakan mobil murah di Jakarta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
