Rabu 11 Dec 2013 10:15 WIB

Urusi Penyadapan, Roy Suryo Dituding 'Kurang Kerjaan'

Menpora Roy Suryo sedang mencoba main Jemparingan (Panahan tradisional) di Kastelah Puro Pakualaman, Yogyakarta,Ahad (23/6).
Foto: Republika/Neni Ridarineni
Menpora Roy Suryo sedang mencoba main Jemparingan (Panahan tradisional) di Kastelah Puro Pakualaman, Yogyakarta,Ahad (23/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Roy Suryo dinilai mengalami disorientasi dalam mengemban tugas pokoknya sebagai menteri pemuda dan olahraga (Menpora). Kader Partai Demokrat itu justru belakangan ini lebih sibuk berkomentar mengenai hal yang sebenarnya berada di luar tugas pokoknya, salah satunya mengenai penyadapan dan penggunaan satelit.

Bahkan Roy, yang masih kerap mengklaim dirinya sebagai pakar telematika, menuding operator telekomunikasi tertentu melalui satelit Palapa dan jaringan serat optiknya ada di balik penyadapan terhadap Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya.

"Meski berlatar belakang sebagai pengamat IT dan anggota parlemen, Roy seharusnya tidak lagi mengurusi atau bahkan sekadar memberi komentar di luar bidang tanggung jawab kementeriannya," kata pengamat politik dari POINT Indonesia Karel Harto Susetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12).

Karel mengatakan, pernyataan Roy tentang penyadapan yang berlebihan itu kelak akan menjadi bumerang karena ia akan dianggap sebagai menteri yang 'kurang kerjaan'. Padahal, penyadapan terhadap pejabat negara tidak akan terjadi kalau ada protokol pengamanan istimewa terhadap perangkat komunikasi mereka, seperti yang dilakukan di negara-negara maju.

"Bukan justru menampilkan kesan bahwa ia adalah seorang pengamat IT yang mumpuni, namun justru sebaliknya menimbulkan citra sebagai seorang menteri yang kurang kerjaan. Kenapa? karena banyak permasalahan seputar pemuda dan olahraga yang tak kurang-kurangnya bisa dikomentari. Apalagi kita sedang menghadapi SEA Games. Kenapa Menpora tidak memberi komentar positif yang mendukung kontingen kita di sana? Atau misalnya kasus pekan kondom nasional yang menjadikan kampus sebagai tempat sosialisasi. Itu semua kan menjadi lahan garapan dari Menpora," ujar Karel.

Seseorang ketika ditunjuk sebagai menteri, lanjut Karel, sudah seharusnya meninggalkan dunia yang sebelumnya ia geluti. Pertama, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kedua, supaya yang bersangkutan bisa fokus pada tugas negara sebagai menteri.

"Panduan etik ini harus dimaknai juga sebagai berhentinya Roy sebagai seorang pengamat I, tatkala ia menjalankan tugas sebagai Menpora," ujarnya.

Roy belakangan ini sering mengomentari soal penyadapan terhadap presiden yang menurutnya berhubungan dengan satelit Palapa yang dimiliki oleh Indosat. Namun, Presiden Direktur PT Indosat Alexander Rusli mengatakan penyadapan itu tidak terkait dengan Indosat karena presiden tidak memakai nomor Indosat melainkan penyedia layanan lain.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement