REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyayangkan sikap Mabes Polri yang menggeluarkan TR (Telegram Rahasia) mengenai penundaan penggunaan jilbab oleh Polwan.
"Sangat disayangkan, jika tidak hati-hati TR itu bisa dinilai sebagai upaya melecehkan kaum muslimah di kepolisian. Sebab Polwan-Polwan yang sudah memakai jilbabnya harus membuka kembali jilbabnya dengan adanya TR tersebut," ujar Neta saat dihubungi Republika, di Jakarta, Senin (2/12).
Menurut Neta, MUI dan ormas Islam harus protes keras ke Mabes Polri karena sangat tidak mendasar TR yang dilayangkan Wakil Kapolri Komjen Oegroseno terkait penundaan pengenaan jilbab bagi Polwan dengan alasan banyak ditemukan ketidakseragaman dalam berjilbab.
"Mabes Polri harus segera menarik TR tersebut dan menggantinya dengan TR yang mengatur keseragaman warna, maupun pola jilbab yang dikenakan Polwan, sampai Peraturan Kapolri (Perkap) soal jilbab tersebut dikeluarkan Kapolri," tutur Neta.
Neta melanjutkan, alasan anggaran untuk menunda penggunaan jilbab bagi Polwan adalah alasan yang juga tidak masuk akal. Pertama, harga jilbab tidak seberapa dan para Polwan pasti siap membiayainya sendiri dan tidak perlu menggunakan anggaran dari Polri.
Kedua, mata anggaran Polri Tahun Anggaran (TA) 2014 sudah diketok DPR RI dan tidak ada anggaran untuk jilbab Polwan, sehingga anggaran itu baru bisa dialokasikan pada APBN Perubahan pada bulan April atau pada TA 2015.
"Lantas apakah harus selama itu Polwan harus menunggu agar diijinkan menggunakan jilbab. Untuk itu TR yang diperlukan adalah mengatur penggunaan jilbab dan bukan menunda penggunaan jilbab," kata Neta
Ia berharap para elite-elite di kepolisian harus mendukung penggunaan jilbab, apalagi sudah ada sinyal dari Kapolri Jenderal Sutarman yang tak mempersoalkan Polwan memakai jilbab.
"Apalagi para Polwan sudah hampir lima tahun berjuang untuk diizinkan memakai jilbab. Seharusnya, Mabes Polri mengeluarkan aturan sementara acuan penggunaan jilbab mengenai bentuk, warna, atau model, sambil menunggu Perkap yang permanen, sehingga ada keseragaman," kata Neta menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika