REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi B, Taufiq Azhar mengatakan, dewan belum mengetahui jika Pemerintah Provinsi akan menyerahkan investasi tekonologi Electronic Road Pricing (ERP) pada pihak swasta. Sebab, menurut Taufiq, belum ada paparan secara detail tentang ERP dari Pemprov kepada dewan.
"Kita belum tahu teknisnya seperti apa. Karena kita belum rapat kerja lagi bahwa itu mau ditangani oleh swasta," ujar dia ketika dihubungi Republika, Rabu (20/11).
Meski demikian, Taufiq mengatakan, bahwa DPRD akan mendukung saja apabila ERP bisa lebih efisien jika ditangani oleh pihak ketiga. Hanya saja, dia menyarankan agar kontrak kerjasama dengan pihak swasta tidak dalam jangka waktu yang panjang.
Sebab, lanjut dia, kontrak kerja sebaiknya hanya berlangsung singkat sebagai ajang menimba ilmu saja. Selanjutnya, kata Taufik, apabila Pemprov sudah menguasai teknisnya, maka ERP bisa diambil alih sepenuhnya.
"Intinya dewan mendukung saja karena itu untuk kebaikan, yangg penting masyarakat tidak dirugikan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
