REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menggelar workshop terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Jadi, langkah pertama sebelum benar-benar mulai menerapkan ERP adalah menggelar workshop terlebih dahulu. Lalu, baru kita melangkah lagi," kata Kepala Dishub DKI Benjamin Bukit di Jakarta, Selasa (17/2).
Dalam workshop tersebut, menurut dia, pihaknya juga akan melakukan perumusan dokumen untuk pelaksanaan tendernya. Setelah workshop digelar, maka akan langsung dilanjutkan dengan proses tender proyek ERP.
"Jadi, maksudnya kita buat workshop ini adalah kita bikin tim kecil dulu untuk membahas segala persiapan penerapan sistem ERP di Jakarta. Setelah workshop selesai, baru kita laksanakan tender," ujar Benjamin.
Lebih lanjut, dia menuturkan tim workshop akan terdiri dari Dinas Perhubungan DKI serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang ada kaitannya dengan ERP.
"Diperkirakan workshop itu akan berlangsung sekitar tiga sampai empat bulan. Tapi, kita tetap upayakan semua proses, sampai penerapannya bisa dilaksanakan pada tahun ini juga," tutur Benjamin.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menginginkan agar penerapan sistem ERP dapat segera diterapkan pada tahun ini.
"Makanya, saya minta semua unit cepat-cepat laksanakan proses tendernya, bahkan kalau bisa, bulan depan sudah mulai. Sehingga, paling lambat akhir tahun ini ERP sudah jalan," ungkap Basuki.
Sebelumnya, terdapat dua perusahaan yang telah melakukan uji coba sistem ERP di Jakarta, yaitu Q-Free asal Norwegia yang melakukan uji coba di Jalan Rasuna Said (Kuningan) dan Kapsch asal Swedia di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
