REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai memetakan daerah rawan konflik yang diperkirakan akan membutuhkan perhatian lebih menjelang Pemilihan Umum 2014.
"Yang jelas di kota-kota besar itu ada kerawanan. Dari saat (pelaksanaan) pilkada sudah bisa diindikasikan, misalnya Maluku, Sulawesi Selatan, dan Palembang (Sumatera Selatan)," kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Badrodin Haiti usai acara silaturahmi dengan Forum Pemimpin Redaksi di Mabes Polri Jakarta, Selasa (19/11).
Menurut jenderal bintang tiga itu, tingkat kerawanan suatu daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti perkembangan politik, gangguan keamanan hingga kondisi geografis wilayah itu sendiri.
"Biasanya 'kan konflik itu pasti ada, baik internal maupun antarpartai. Termasuk juga caleg satu dan lainnya pasti juga bersaing," katanya.
Meski demikian, Badrodin mengaku polisi tak lantas bisa memperkirakan potensi konflik yang akan terjadi. Polisi, imbuhnya, tentu harus melihat perkembangan tahapan Pemilu 2014 yang saat ini baru dimulai.
"Dilihat dari tingkat gangguan kejahatan umum juga bisa ditentukan mana daerah paling rawan, misalnya Papua, Poso (Sulawesi Tengah), Sumatera Utara. Bisa dilihat dari situ," katanya.
Sementara itu, kondisi geografis juga menentukan suatu daerah rawan konflik dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Termasuk kondisi infrastruktur yang kurang mendukung sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mengganggu jalannya Pemilu.
"Mungkin jangkauan anggota kepolisian sulit sampai sana, misal di Nias atau Papua.Daerah kepulauan yang susah terjangkau itu bisa ada manipulasi atau keterlambatan, itu rawan untuk Pemilu," ujarnya.
Badrodin juga memastikan menambah pengamanan di titik-titik rawan. Desember mendatang, kepolisian bahkan telah menyiapkan kegiatan rapat pimpinan guna mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014 kepada para pimpinan kepolisian daerah.
Persiapan pengamanan dilakukan mulai dari menyiapkan kekuatan anggota, cipta kondisi, masyarakat, piranti lunak serta program pelatihannya. "Soal jumlahnya, kami menunggu jumlah TPS. Kalau sudah ada DPT bisa ditentukan berapa TPSnya, dari situ bisa dihitung kekuatan polisinya sehingga kita tahu (daerah) mana yang harus kita 'back up'," jelas Badrodin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
