REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengatakan, wajar jika Jusuf Kalla (JK) marah kepada Nurul Arifin atas tudingan yang dilontarkannya sebelumnya terkait pemanfaatan DMI dan PMI untuk pencitraan politik.
Menurut Hamdi, JK bukan tipe orang yang memanfaatkan PMI dan DMI untuk kepentingan politiknya. "Ngawur kalau Nurul menuding JK semacam itu. Wajar kalau JK marah walaupun Nurul sudah minta maaf," kata Hamdi, Ahad, (17/11).
Namun, terang Hamdi, ada yang aneh dalam kasus ini. Nurul memang berada di kubu Ical, namun sebenarnya yang sering minta evaluasi pencapresan Ical adalah Akbar Tanjung.
JK, kata Hamdi, tidak banyak melakukan manuver di Golkar. Bahkan JK sendiri merasa sudah terlempar dari Golkar, ini terungkap dalam pernyataannya kala itu, kalau dia sering diminta menyanyi tapi merasa tidak punya grup band.
"Pernyataan JK itu seolah ia sering digadang-gadang sebagai capres tapi tak mempunya partai yang mengusung. JK juga tahu diri kalau Golkar sudah dikuasai oleh Ical sehingga ia lebih baik menonton dari luar saja," terang Hamdi.
Mungkin, ujar Hamdi, Nurul sempat mengeluarkan tudingan itu karena khawatir pamor JK semakin naik. Kalau pamor JK sampai melampaui Ical dikhawatirkan muncul dorongan dari internal Golkar untuk mengevaluasi Ical sebagai capres, ini berbahaya bagi kubu Ical.
JK sendiri, terang Hamdi, sebagai Ketua PMI tidak bergaji. Ia sudah banyak uang karena menjadi saudagar yang sukses, begitu pula di DMI tak mungkin dia digaji.
"PMI dan DMI hanya Aktualisasi diri JK untuk mengabdi kepada bangsa. Bahkan PMI banyak terobosan hingga melakukan aktivitasnya sampai luar negeri," kata Hamdi.
Kalau JK sering disebut-sebut dalam berbagai survei, ujar Hamdi, itu wajar. Sebab orang-orang masih punya harapan bagi JK untuk jadi capres, bahkan PKB sempat menginginkan JK menjadi capresnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
