REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpilih tidaknya Kabareskrim Mabes Polri, Komjelpol Sutarman sebagai Kapolri sangat bergantung pada dinamika yang terjadi di internal Komisi III saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

"Tergantung dinamika politik di Komisi III saat fit and propertest (uji kelayakan dan kepatutan)," kata politisi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi III DPR, Achmad Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/10).

Basarah mengatakan Fraksi PDIP menghargai hak prerogatif presiden yang mengajukan Sutarman sebagai calon tunggal kapolri. Sikap SBY menurutnya sejalan dengan pandangan Fraksi PDIP yang menganggap penetapan kapolri sebaiknya dilakukan lewat jalan musyawarah mufakat.

Apabila SBY mengajukan lebih dari satu nama calon kapolri berarti membuka peluang penetapan kapolri dilakukan melalui mekanisme voting. "PDIP berkeinginan jabatan strategis seperti Kapolri tidak divoting," ujarnya.

Rekam jejak Sutarman cukup layak untuk diangkat menjadi Kapolri. Basarah mengatakan, selain kaya akan pengalaman, secara hirarkis Sutarman juga menempati jabatan tertinggi di struktur kepemimpinan Polri. "Sebagai Kabareskrim dia perwira tertinggi di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri," katanya.

Basarah mengatakan Fraksi PDIP percaya pengajuan nama Sutarman oleh SBY sebagai calon tunggal Kapolri sudah melalui pertimbangan matang. Menurutnya selama menjabat sebagai Kabareskrim Sutarman telah membuktikan kompetensi sebagai perwira Polri yang ideal. Dia, kata Basarah, mampu berkomusikasi secara elegan dengan berbagai kalangan. "Orangnya tidak kaku. Mau berdiskusi. Mau diajak berdebat. Dia tipe perwira polri yang berdimensi sosial politik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika