Jumat 11 Oct 2013 15:41 WIB

Pemerintah Diminta Buat Unit Khusus Atasi Kemacetan Jakarta

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Hazliansyah
 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) meninjau proyek MRT usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Stasiun MRT di Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/10).  (Republika/Yasin Habibi)
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) meninjau proyek MRT usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Stasiun MRT di Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/10). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingkat kemacetan di Jakarta diprediksi akan semakin parah menyusul adanya pengerjaan fisik proyek Mass Rapid Transit (MRT). Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah diminta membentuk project manajemen khusus untuk menangani kemacetan.

 

Pengamat transportasi Danang Parikesit mengatakan, sebenarnya kemacetan tidak hanya akan disebabkan oleh proyek MRT. Sebab, kata dia, dalam waktu dekat, proyek-proyek besar lain seperti pengerjaan loop line kereta juga akan dilakukan.

Selain itu, lanjut Danang, proyek normalisasi waduk dan sungai serta pengerjaan sanitasi juga sedikit banyak akan semakin menambah kemacetan.

Karenanya, pengamat dari Universitas Gadjah Mada itu menyarankan agar pemerintah membuat tim khusus yang bertugas menangani kemacetan akibat adanya proyek-proyek tersebut.

"Bukan hanya dari Dinas Perhubungan saja, tapi terdiri dari perwakilan sektor-sektor yang ada. Supaya bisa buat perencanaan yang baik," katanya melalui sambungan telepon kepada Republika, Jumat (11/10).

Sementara, mengenai penanganan teknisnya, Danang mengatakan perlu ada pengalihan rute lalu lintas untuk memberikan keleluasaan pada kontraktor untuk menyelesaikan proyeknya.

Selain itu, kata dia, waktu pengoperasian alat berat juga perlu diatur agar tidak menyebabkan kemacetan panjang pada saat jam sibuk.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement