REPUBLIKA.CO.ID, SENTUL -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagikan 141.383 sertifikat gratis bagi masyarakat tidak mampu, serta pemilik usaha kecil dan menengah dalam program yang dibiayai APBN yang dikenal dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
"Ada 648.064 sertifikat tanah gratis dibagikan kepada masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia. BPN menargetkan penyelesaian program strategis legalisasi aset tahun 2013 yang dibiayai oleh pemerintah atau gratis sejumlah 928.695 sertifikat tanah di seluruh Indonesia," ujar Kepala BPN, Hendarman Supandji usai acara pembagian serifikat tanah gratis, di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (8/10).
Hadir dalam acara tersebut, Menkokesra, Agung Laksono, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Kapolda Jabar, Suhardi Alius. "Sertifikasi hak atas tanah yang kita lakukan mempunyai manfaat yang besar berupa jaminan kepastian hak atas tanah, mencegah sengketa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Hendarman menjelaskan.
Namun, Hendarman melanjutkan, yang gratis ini adalah biaya pelayanan pertanahan di BPN. Sedangkan biaya pada tingkat kelurahan/ desa serta BPHTB yang merupakan pajak daerah tetap harus dibayar.
"Mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah berkenan untuk membebaskan biaya-biaya tersebut," katanya menegaskan.
Dalam acara pembagian serifikat tanah gratis ini secara simbolis dibagikan 132.260 sertifikat tanah untuk lima provinsi yakni Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
"Untuk lima provinsi ini, BPN menargetkan akan membagikan 145.497 sertifikat gratis. Kami masih punya waktu kurang lebih dua bulan untuk menyelesaikan target 100 persen tersebut pada bulan Desember 2013," kata Hendarman.
Menurut Hendarman, saat ini BPN tengah mereformasi diri dengan pelayanan yang inovatif, diantaranya berupa pelayanan satu hari (one day service) yang telah dilaksanakan di semua Kantor BPN, pelayanan hari Sabtu (weekend service) yang dilaksanakan di BPN Kota Tangerang.
selain itu, Pelayanan malam hari (evening service) yang telah dilaksanakan di Kanwil BPN Jakarta, Lantum (Layanan Tujuh menit) yang telah dilaksanakan di BPN Kota Surabaya II, Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat) yang telah dilaksanakan di BPN Kabupaten Karanganyar, dan INTAN (Informasi Pertanahan) yang dilaksanakan di BPN Kabupaten Pemalang.
"Saat ini pelayanan BPN dari pelayanan yang manual telah menjadi pelayanan dengan berbasis IT yang menghasilkan pelayanan yang maksimal. Masyrakat berharap BPN membuat terobosan kebijakan dan pelayanan agar sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cepat, tidak terjadi ketimpangan penguasaan tanah, dapat ditertibkannya tanah terlantar, tidak adanya tumpang tindih perijinan dan terjaminnya hak-hak atas tanah," tutur Hendarman.
Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, mengapresiasi kinerja BPN dengan image baru. "Kalau BPN kinerjanya baik maka turut menyelesaikan masalah bangsa," kata Agung menegaskan.
Ia juga berpesan kepada penerima sertifikat tanah gratis untuk tidak langusng dijual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
