REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI - Sejumlah tokoh masyarakat di Sulawesi Tenggara mengharapkan PDIP mencalonkan Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI sebagai calon presdien pada pemilihan Presdien RI periode 2014-2019.
"Jokowi figur nasional dari PDIP sangat layak menjadi Calon Presiden Indonesia, pengganti Susilo Bambang Yudhono," kata tokoh masyarakat Sultra, Ibrahim Marsela di Kendari, seperti dikutip Antara.
Menurut mantan Wakil Wali Kota Baubau itu, Jokowi yang pernah menjadi Wali Kota Solo selama tujuh tahun, bisa menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa hingga ke tingkat daerah.
"Dengan pengalaman Jokowi menjadi Wali Kota, bisa membuatnya melihat hal-hal kecil yang selama ini menjadi penghambat kemajuan pembangunan di berbagai pelosok daerah di Indonesia," katanya.
Dengan kemampuan melihat hal-hal kecil itu, kata dia, maka ketika menjadi presiden, Jokowi bisa membuat kebijakan mengatasi berbagai permasalahan di daerah secara nasional.
"Berbagai permasalahan di daerah seperti ketertinggalan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi penghambat kemajuan pembangunan ekonomi di daerah-daerah hanya bisa diatasi jika Pemerintah Pusat membuat kebijakan secara nasional untuk mengatasinya," katanya.
Jokowi ujarnya, sudah berpengalaman dengan hal-hal kecil yang yang selama ini menjadi hambatan utama kemajuan pembangunan di daerah setingkat daerah kota.
Keterangan serupa juga diungkapkan tokoh masyarakat Sultra lainnya, Yamin Indas. Menurut mantan anggota DPRD Sultra itu, bangsa Indonesia yang saat ini menghadapi berbagai problem nasional, terutama masalah korupsi, membutuhkan figur seperti Jokowi untuk menjadi presiden.
"Kalau PDIP ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional, partai tersebut harus rela 'mencapreskan' Jokowi pada Pilres yang akan datang," katanya.
Sinyal untuk Jokowi
Sebelumnya, Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie menilai kepercayaan yang diberikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Joko Widodo alias Jokowi untuk membacakan “Dedication of Life“ Bung Karno pada acara Rapimnas adalah sinyal politik.
"Ini adalah sinyal politik Megawati buat khalayak nasional, yang tidak sabar menunggu kepastian buat pencapresan Jokowi," ujar Jeffrie kepada ROL, Sabtu (7/9) lalu.
Menurut dia, belum tepat waktunya Megawati mengumumkan pencapresan Jokowi.
"Sinyal politik sudah cukup pada rapimnas tahun ini, pengumuman yang tepat adalah awal Februari 2014 yang akan datang. Biarkan rasa penasaran khalayak menjadi semakin besar dan itu sangat menguntungkan buat PDIP," cetusnya.
Ia memperkirakan akan banyak tokoh yang kasak-kusuk mendekati Jokowi untuk menawarkan diri menjadi cawapres.
"Biarkan juga kita nikmati kasak kusuk tokoh-tokoh, yang berusaha mendekati Jokowi dan berharap akan dipilih oleh Megawati sebagai wakilnya Jokowi," paparnya.
Jeffrie menyakini 2014 adalah tahun berjayanya kembali PDIP, baik di pemilu legislatif maupun memenangkan pemilihan Presiden RI.
"Siklus 10 tahun buat PDIP, 10 tahun yang panjang dan tetap konsisten sebagai oposisi membuahkan dwi kemenangan yg spektakuler," kata Jeffrie.
Fenomena ini, tutur dia, menjadi pelajaran berharga buat partai-partai pragmatis yang lebih suka jadi bagian dari pemerintahan dengan tukar menukar 2-3 kursi menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
