REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal tindakan Wamenkumham Denny Indrayana, yang menelepon banyak pejabat tinggi demi menangguhkan penahanan Benny Handoko. Yusril menyebut yang dilakukan Denny adalah sebuah tindakan tak etis dan patut dipertanyakan motifnya.

Menurut Yusril, sangat aneh bila seorang pejabat negara di Kementerian Hukum dan HAM, yang dulu bernama Kementerian Kehakiman, untuk ikut campur proses penegakan hukum. Ia menjelaskan, proses penyelidikan dan penyelidikan, hingga penahanan seorang tersangka, adalah kewenangan dari penyelidik dan atau penyidik.

"Ini tak etis. Dia tak boleh mencampuri urusan hukum sampai nelpon sana sini. Ada apa dan untuk apa dia (Denny Indrayana) ikut campur sana sini? Ini memperburuk citra penegakan hukum," tegas Yusril di Jakarta, Senin (9/9).

Yusril menekankan yang dilakukan Denny mencampuri urusan penyidik Kejaksaan Agung sangat tak baik. Sebagai seorang mantan pejabat di Kementerian Kehakiman, Yusril mengaku tak pernah melakukan hal serupa. "Saya tak pernah seperti dia (Denny) itu. Ngapain mencampuri urusan seperti itu," ujar Yusril.

Berbicara terpisah, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, berpendapat, seharusnya Denny melakukan upaya penangguhan penahanan bagi banyak tersangka kasus hukum lainnya, sehingga berkeadilan. Ia mencontohnya, banyak orang kecil lain yang ditahan aparat yang lebih cocok ditangguhkan penahanannya.

"Itu supaya lembaga yang dipimpin Denny menjadi kementerian yang melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi," kata Nasir.

Saat ini, Publik akan mempertanyakan apa motif Denny mendorong penangguhan penahanan untuk Benny, yang diketahui seorang aktivis Politik Partai SRI. "Kalau Denny diduga melakukan upaya untuk membantu penangguhan penahanan Benny, kan publik jadi bertanya-tanya. Ada hubungan apa antara Denny dan Benny?" Beber Nasir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika