REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Pramono Anung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus proyek Hambalang. Ia meyakini KPK bisa menggunakan hasil audit investigasi Hambalang tahap dua yang telah dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dalam audit itu sudah ada kerugian dan KPK tak boleh setengah hati," kata Pramono kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senanyan, Senin (26/8).
Ia menegaskan KPK harus berani menindaklanjuti hasil audit Hambalang BPK guna memverifikasi hasil laporan BPK baik yang menyangkut soal kerugian negara maupun dugaan rekayasa guna memuluskan proyek Hambalang. "Itu yang jadi tugas penegak hukum karena audit itu semacam mozaik atau gambaran terhadap hal itu (perkiraan kerugian dan rekayasa)," ujar Pramono.
Bagi Pramono hasil audit Hambalang tahap II BPK, semakin membuat kasus ini kian terang. Dia percaya KPK bisa menggunakan hasil audit tersebut sebagai jalan mengungkap kasus ini. "Karena persoalan ini sudah terang benderang. Saya yakin KPK bisa gunakan itu untuk menindaklanjuti kasus Hambalang," katanya.
Audit Hambalang tahap II BPK dilakukan atas permintaan DPR dan penegak hukum. Pramono menyatakan sejumlah nama yang disebut dalam audit itu ada yang terlibat secara langsung sebagai perekayasa proyek namun ada juga yang terlibat hanya sebatas prosedural karena jabatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
