REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengajak masyarakat untuk mewaspadai berkembangannya politik dinasti di Indonesia.
"Politik dinasti`yang berkembang di Indonesia saat ini akan membuat demokrasi menjadi tidak sehat," ujar Wiranto saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (16/8).
Menurut Wiranto, politik dinasti ini akan menjadi akar dari berkembangnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Rakyat harus berani bersikap tegas menolak praktik KKN.
Praktik korupsi yang telah menjadi musuh bersama, jangan sampai tumbuh subur dengan adanya nepotisme politik dan politik dinasti. "Untuk menciptakan politik yang bersih harus dimulai dari rumah yang bersih," kata Wiranto menegaskan.
MPR, ia menambahkan, sudah membuat ketetapan tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. "Yang dimaksud rumah yang bersih adalah dimulai dari partai politik sebagai lembaga pengusung calon pemimpin nasional harus bersih," katanya.
Wiranto menjelaskan, patai politik yang bersih, indikatornya adalah tidak adanya praktik nepotisme politik atau politik dinasti. "Keluarga saya, baik istri maupun anak, tidak ada yang menjadi pengurus Partai Hanura dan tidak ada yang maju sebagai calon anggota legislatif," katanya menjelaskan.
Ia menyayangkan, jika pada era reformasi saat ini, dunia politik nasional banyak tumbuh politik dinasti, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
"Faktanya sudah ada. Ketika orang tuanya menjadi ketua umum, anaknya menjadi salah satu ketua atau sekretaris. Ada gubernur yang anaknya menjadi bupati. Ada bupati yang sudah memimpin selama dua periode, karena tidak bisa mencalonkan dirinya lagi kemudian memajukan istrinya sebagai calon bupati," tutur Wiranto.
Ia mengatakan situasi dan kondisi politik saat ini sudah sangat memprihatinkan. "Ketika demokrasi di Indonesia sedang berkembang menuju arah yang benar, hendaknya tidak dirusak dengan politik dinasti dan nepotisme politik. Politik dinasti yang sedang tumbuh saat ini, jika tidak dihentikan akan membahayakan pertumbuhan demokrasi di Indonesia," kata Wiranto menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika