REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik, Heru Budianto menilai kebijakan menaikkan BBM dan bentuk kompensasi yang menyertainya memiliki nuansa politik yang kental.

Meski tidak populer, kebijakan itu pasti akan dimanfaatkan oleh partai politik menjelang pemilu 2014.

"Instrumen politik yang akan dipakai partai adalah klaimisasi. Mereka mengklaim bentuk-bentuk kompensasi seperti BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) sebagai produk partai," kata Heri dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/6).

Dari perspektif politik, menurut Heru, menghadapi tahun politik semua kekuatan pasti akan mengambil kesempatan.

Salah satu peluang yaitu memanfaatkan kompensasi sebagai bentuk instrumen politik untuk meningkatkan cita-cita partai sekaligus berdampak positif terhadap elektabilitas partai tersebut.

Partai politik  yang mendorong kompensasi BBM, disebutnya akan menikmati momentum kenaikan BBM.

Saat pembagian bantuan langsung sementara kepada masyarakat, partai akan bergerak dan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Melalui kader-kader partai yang duduk di pemerintahan, program itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik parpol.

Karenanya, lanjut Heri, tak heran bila kebijakan menaikkan BBM baru dilakukan lagi menjelang pemilu 2014.

Bila berpikir rasional, pemerintah harusnya sudah memperkirakan bagaimana struktur APBN dan kerugian anggaran sebelumnya. Tetapi momen yang dipilih, yang kebetulan berdekatan dengan pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika