REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selepas kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Ahad (9/6) lalu, pemerintah Indonesia melakukan sejumlah tindakan.
Salah satunya mengevaluasi pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
"Diputuskan pelayanan (SPLP) dibagi dalam dua shift," kata Menko Polhukam, Djoko Suyanto saat memberikan keterangan pers di kantornya, Selasa (11/6).
Ia menjelaskan, shift pertama dimulai pada Selasa-Kamis yang melayani pendaftaran SPLP saja. Sedangkan pada Sabtu-Senin melayani pengambilan berkas SPLP yang telah diproses dan disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi.
Djoko mengatakan tak hanya melakukan pembagian shift, pemerintah juga menambah jumlah loket dan personel yang melayani WNI di KJRI Jeddah. Bahkan, sejak kerusuhan terjadi pemerintah Indonesia sudah mengirimkan tim.
Misalnya, hari ini telah diberangkatkan sebanyak 20 orang dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan 10 orang dari Dirjen Imigrasi untuk penguatan tim layanan.
"Akan diberangkatkan pula Wamenkumham, Denny Indrayana untuk memimpin langsung pendaftaran ulang, satu perwira TNI, satu Polri dan Mabes untuk membantu proses pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan dokumen SPLP," terang Djoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika