REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah Inggris menutup kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Pemerintah mesti tegas menyikapi persoalan yang menyangkut kedaulatan bangsa.
"Kantor OPM berbau separatis, jadi harus ditindak tegas," kata Koordinator Kaukus Papua DPR, Paskalis Kossay ketika dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (7/5).
Pemerintah Inggris tidak bisa lepas tangan dengan keberadaan kantor perwakilan OPM. Sebab menurut Paskalis, meskipun pemerintah Inggris tidak mendukung gerakan OPM, faktanya kantor OPM berdiri di wilayah otoritas pemerintah Inggris.
"Kalau benar Inggris bersahabat, harusnya mereka menutup," ujar Paskalis.
Pemutusan hubungan diplomatik bisa dilakukan pemerintah Indonesia apabila pemerintah Inggris menolak menutup kantor perwakilan OPM. Sikap tersebut tersebut merupakan konsekuensi logis atas sikap Inggris yang mengabaikan hak-hak kedaulatan Bangsa Indonesia.
Sejauh pengetahuan Paskalis, Inggris tidak memiliki kepentingan ekonomi di Papua. Kepentingan Inggris di Papua hanya menyangkut pembangunan masyarakat Papua.
Paskalis menyatakan Pemerintah Inggris gelisah dengan persoalan kemanusiaan, rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. "Meski begitu ini bukan pembenaran membuka kantor OPM," kata Paskalis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
