REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada sejumlah isu yang disampaikan buruh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (29/4). Isu tersebut antara lain tentang jaminan kesehatan alias BPJS, upah murah, hingga menolak kenaikan BBM. 

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan untuk jaminan kesahatan, ia meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden 12/2013 tentang jaminan kesehatan dan Peraturan Pemerintah 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Untuk isu tersebut, Said mengatakan jika aturan bertentang dengan UU, tidak perlu malu untuk direvisi. Buruh dijanjikan peraturan yang tidak sesuai untuk didiskusikan kembali. 

"Kami sampaikan, tidak boleh ada diskriminasi antara peserta BPJS kesehatan dan yang belum non BPJS kesehatan," katanya. 

Sedangkan terkait upah buruh buruh. Presiden SBY meminta agar jangan ada penangguhan upah minimum regional. Selain itu, Said pun menyebutkan mayoritas buruh menolakd kenaikan harga BBM. Sebab, ada kemungkinan menurunkan daya beli. 

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan rekomendasi ataupun isu yang dikemukakan oleh buruh akan ditindaklanjuti. "Banyak hal yang yang akan ditindaklanjuti bersama," ujarnya. 

Muhaimin mengatakan untuk BPJS kesehatan, regulasi akan disempurnakan. Apalagi BPJS kesahatan masih dalam proses dan baru kisaran tahun depan diberlakukan. Sedangkan untuk upah minimum, persoalan tersebut akan dibawa bersama serikat pekerja lainnya serta duduk bersama pengusaha dan pemerintah. 

"Semua aspirasi kita serap agar ada titik temunya. Penyempurnaan regulasi BPJS hingga UMP yang akan dibawa karena ini aspirasi bersama," kata Muhaimin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika