REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wapres Boediono mendapatkan gelar Doctors of Laws Honoris Causa dari Universitas Monash, Australia. Pemberian gelar itu berlangsung dalam sebuah upacara kehormatan di Istana Wakil Presiden, Rabu (13/2).
Boediono menjadi orang ketiga di Indonesia yang mendapatkan gelar tersebut. Rektor dan Presiden Universitas Monash Ed Byrne mengatakan pemberian gelar Doctors of Laws honoris causa adalah penghargaan tertinggi dalam tradisi universitasnya.
“Hari ini, di istana yang indah ini, dihadiri keluarga, para pemimpin, para tokoh akademis dan sejawat, mari kita rayakan prestasi Dr. Boediono,” kata Byrne.
Ia mengatakan pemberian gelar tersebut menjadi gelar ketiga yang diberikan kepada warga negara Indonesia setelah Profesor Sujudi, mantan Rektor Universitas Indonesia dan Haryono Suyono, mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Sebagai alumni Universitas Monash – lulus dengan gelar Master of Economics pada tahun 1972 – prestasi Boediono dinilai sangat membanggakan. Boediono pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di samping dedikasinya sebagai Profesor Ekonomi di Universitas Gadjah Mada.
Byrne mengatakan, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pemimpin Indonesia lainnya, Boediono telah memainkan peran strategis dalam upaya memperkuat demokrasi, menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
“Kemajuan Australia terkait sangat erat dengan para tetangganya. Di bawah kepemimpinan Dr. Boediono, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah tumbuh pesat meski di tengah suasana ekonomi dunia yang masih tak menentu,” katanya.
Selain itu ia juga memandang Boediono sangat berperan dalam upaya penguatan peran masyarakat melalui desentralisasi, mengembangkan koridor pertumbuhan dan otonomi daerah serta mendorong pengentasan kemiskinan dan program-program sosial yang inklusif.
Dalam pidato penerimaannya, Boediono menyampaikan pandangannya tentang demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan demokrasi telah mencapai kemajuan walaupun masih dalam beberapa catatan.
Dicontohkannya, kemajuan tersebut antara lain kebebasan pers di Indonesia, transparansi dalam norma publik, dan penegakan hukum yang berjalan semakin baik dengan adanya KPK.
Boediono juga menyampaikan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, antara lain keseimbangan yang tepat dalam membangun daerah, cara terbaik melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan toleransi agama dan pengembangan modal sosial.
Menurutnya, modal sosial yang memadai hanya dapat diciptakan bila masyarakat tanpa henti berupaya mewujudkan rasa saling percaya. “Visi saya adalah Indonesia yang terus bergerak maju dan selalu siap dan mampu memperbaiki berbagai kekeliruannya. Sebuah Indonesia yang menjaga cita-cita bersama agar tetap hidup,” kata Boediono.
Upacara tersebut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, para pejabat tinggi lintas kementerian, tokoh-tokoh perguruan tinggi serta keluarga dan kerabat.
Upacara penyerahan gelar Doctor of Laws ini juga dihadiri oleh para tokoh akademisi dari Universitas Monash. Hadir pula sejumlah tokoh nasional alumni Universitas Monash antara lain Profesor Sangkot Marzuki, Direktur Eijkman Institut yang juga Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia; Muliaman Hadad, Ketua Otoritas Jasa Keuangan; Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan dan Ketut Mardjana, Direktur PT. Pos Indonesia dan Dewi Fortuna Anwar, Deputi Wakil Presiden Bidang Politik yang juga Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika